Tokoh Agama & Sipil Serukan SBY Tolak Penghargaan ACF

Ilustrasi 

JAKARTA - Rencana penganugerahan penghargaan World Statesman Award kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari Appeal of Conscience Foundation (ACF) pada akhir Mei 2013, menuai penolakan dari koalisi masyarakat sipil.

Koalisi mendesak SBY menolak pemberian penghargaan dari organisasi yang giat mempromosikan perdamaian, demokrasi, toleransi, dan dialog antarkepercayaan itu, karena bertolakbelakang dengan fakta di lapangan.

"Atas deretan fakta kekerasan sesungguhnya, kepemimpinan SBY lumpuh menghadapi intoleransi dan kekerasan atas nama agama," kata Ketua Setara Institute Hendardi dalam konfrensi pers di Hotel Atlet Century, Jakarta, Kamis (23/5/2013).

Setara Institute merupakan salah satu elemen yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) dan Solidaritas Korban Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (Sobat KBB). Koalisi ini terdiri dari para tokoh agama, aktivis, dan tokoh masyarakat,

Hendardi menambahkan, penghargaan World Statesman Award hanya sekedar rangkaian seremonial para eliti yang sarat dengan kepentingan bisnis global. Sebab, sejak 2004 sampai sekarang angka pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan terus mengalami peningkatan dan menjadi dinamika faktual yang sulit terbantahkan.

"Bahkan lahir sejumlah produk regulasi yang cenderung diskriminasi dan menjadi rujukan legal formal melakukan tindakan-tindakan intoleran," jelasnya.

Dia malah menganggap, penghargaan ACF tidak akan berarti banyak bagi SBY maupun bangsa ini. Bahkan, lanjutnya, penghargaan ini terasa ejekan melihat fakta yang ada. Dia bahkan menganalogikan, SBY sebagai kisah raja yang dielu-elukan berpakaian bagus tapi sesungguhnya telanjang.

"Perlu diingat, yang menilai apakah seorang presiden menjalankan tanggungjawab konstitusionalnya bukanlah pihak luar, apalagi yang tidak pernah mengetahui realitas sesungguhnya. Yang patut menilai adalah mereka yang selama ini menjadi korban dan tidak mendapat perlindungan dari negara. Sebaiknya, SBY mengukur dirinya sendiri apakah dia pantas dan layak mendapatkan penghargaan tersebut," jelasnya.

Hendardi menyebutkan, pemberian penghargaan memang adalah hak ACF. Namun, dia sangat berharap SBY bertindak lebih dulu untuk memperbaiki kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia sebelum menerima penghargaan.

"Tapi sayang harapan itu akan sia-sia. Kelemahan kepemimpinan SBY adalah political courage. Tidak berani melangkah kalau tahu berisiko dan tidak aman secara politik," jelasnya.

Setara Institue sendiri mencatat ada beberapa peristiwa pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan. Untuk 2012 saja, tercatat ada 371 peristiwa dan hanya 264 yang diambil tindakannya.

Dalam konfrensi pers ini hadir Romo Benny Soesatyo (Pemuka Agama Kristiani), Todung Mulya Lubis (Praktisi Hukum), Alissa Wahid (Ketua Wahid Institute), Adnan Buyung Nasution (Praktisi Hukum), Jalaluddin Rachmat (Tokoh Syiah) Siti Musdah Mulia (Feminis) dan Edo Kondologit (Pemuda Papua).

Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil KKB dan Sobat KBB juga melakukan petisi lewat online untuk mendukung penolakan supaya SBY tidak menerima penghargaan tersebut. Hingga siang ini, sudah ada ribuan orang yang mendaftarkan diri.

sumber:okezone.com